JAKARTA – Mereka mendirikan tenda di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka berkemah. Mereka membawa poster. Poster itu bertuliskan, “Kami Membangun Dapur untuk Negeri, Kini Keluarga Kami Kehilangan Harapan!” Dan, “Kami Punya Keluarga dan Tagihan Finansial! Jangan Abaikan Hak Rakyat Demi Popularitas!”
Mereka adalah mitra SPPG. Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menuntut pengembalian modal. Modal pembangunan dapur. Modal yang besarnya Rp1,5 miliar per dapur. Modal yang sebagian diperoleh dari pinjaman.
Mereka bilang, sudah lebih dari satu tahun berjalan, belum ada satu rupiah pun yang mereka dapatkan dari proyek MBG ini.
Apakah tuntutan mereka benar. Apakah negara wajib mengembalikan modal Rp1,5 miliar itu. Atau apakah ada pembedaan yang harus dipahami antara modal investasi dan hak pembayaran operasional.
Aksi sejumlah mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuntut kepastian pengembalian modal pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memunculkan perdebatan mengenai tanggung jawab investasi dalam program pemerintah.
Di tengah sorotan tersebut, masyarakat perlu memahami perbedaan antara risiko bisnis yang ditanggung mitra, hak pembayaran operasional, dan kewajiban pemerintah berdasarkan ketentuan kemitraan.
Perbedaan ini adalah kunci untuk memahami polemik ini. Kalau perbedaan ini tidak dipahami, maka polemik ini akan terus menjadi perdebatan emosi. Mitra merasa dizalimi. BGN merasa dituntut berlebihan. Publik bingung siapa yang benar.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah akun X @FlickHansip mengunggah komentar kritis mengenai aksi mitra SPPG yang berkemah di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN).
Akun tersebut mempertanyakan orientasi keikutsertaan mitra dalam program MBG, apakah untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak atau lebih berorientasi pada keuntungan bisnis dan pengembalian investasi.
Namun, kritik tersebut perlu ditempatkan sebagai opini pengguna media sosial, bukan sebagai kesimpulan mengenai motif seluruh mitra.
Kritik dari @FlickHansip itu pedas. Tapi kritik itu juga harus dibaca dengan hati-hati. Tidak semua mitra itu berorientasi pada keuntungan semata. Banyak mitra yang memang tulus ingin membantu anak-anak di daerah 3T. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Daerah yang sulit dijangkau. Daerah yang sering dilupakan.
Tapi di sisi lain, pertanyaan @FlickHansip itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau mitra itu ikut MBG karena ingin membantu anak-anak, kenapa tuntutannya adalah pengembalian modal. Kenapa bukan tuntutannya adalah kepastian operasional agar bisa segera melayani anak-anak.
Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh mitra. Apakah tujuan utamanya adalah melayani anak-anak. Atau apakah tujuan utamanya adalah mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan.
Dua tujuan ini tidak selalu bertentangan. Mitra bisa melayani anak-anak sekaligus mendapatkan keuntungan yang wajar. Itu sah. Itu adalah bisnis sosial.
Tapi kalau tujuan utamanya hanya mengembalikan modal, maka ketika modalnya belum kembali, mitra itu akan kecewa. Dan kekecewaannya itu akan berubah menjadi aksi berkemah di depan kantor BGN.
Seperti diberitakan Tirto pada 17 November 2026, sejumlah mitra yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T mendirikan tenda di depan kantor BGN sejak 16 November 2026.
Aksi itu dipicu ketidakjelasan pencairan dana investasi pembangunan dapur dan perubahan biaya operasional.
Dalam pemberitaan tersebut, Iman Rohiman selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa pembangunan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dilakukan dalam waktu 35 hari, tetapi hingga lebih dari satu tahun berjalan belum memperoleh kepastian pembayaran maupun operasional.
35 hari. Itu adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun dapur. Dapur yang harus memenuhi standar higiene. Dapur yang harus punya SLHS. Dapur yang harus punya IPAL. Dapur yang harus punya penyimpanan bahan pangan yang benar.
35 hari itu menunjukkan betapa seriusnya mitra ini. Mereka membangun dengan cepat. Mereka membangun dengan modal sendiri. Mereka membangun di daerah 3T yang sulit. Daerah yang infrastrukturnya terbatas. Daerah yang bahan bangunannya mahal karena harus diangkut dari jauh.
Dan setelah 35 hari membangun, mereka menunggu. Menunggu lebih dari satu tahun. Menunggu kepastian pembayaran. Menunggu kepastian operasional. Dan kepastian itu tidak datang-datang.
Wajar kalau mereka frustrasi. Wajar kalau mereka berkemah. Wajar kalau mereka membawa poster tentang keluarga dan tagihan finansial.
Karena bagi mereka, ini bukan sekadar persoalan bisnis. Ini adalah persoalan keluarga. Persoalan tagihan. Persoalan pinjaman yang bunganya terus berjalan.
Iman juga mengungkapkan bahwa pembangunan dapur membutuhkan modal dalam jumlah besar dan sebagian dana diperoleh melalui pinjaman.
Kepada Tirto, ia menyebut, “Dapur kami ini dibangun dengan anggaran Rp1,5 miliar. Kami belum ada satu rupiah pun yang kami dapatkan dari proyek MBG ini.”
Pernyataan tersebut menggambarkan beban finansial yang dialami mitra, sekaligus menunjukkan pentingnya kejelasan mengenai status operasional dan mekanisme pembayaran fasilitas yang telah dibangun.
Rp1,5 miliar. Belum ada satu rupiah pun yang didapatkan. Bayangkan tekanan itu.
Rp1,5 miliar itu sebagian dari pinjaman. Pinjaman itu ada bunganya. Bunga itu terus berjalan setiap bulan. Sementara dapurnya tidak beroperasi. Tidak menghasilkan apa-apa.
Setiap bulan, mitra itu harus membayar cicilan pinjaman. Tapi dari mana uangnya kalau dapurnya tidak beroperasi.
Itulah kenapa mereka bilang keluarga mereka kehilangan harapan. Karena harapan mereka adalah dapur itu beroperasi, lalu dari operasional itu mereka bisa membayar cicilan, bisa menghidupi keluarga, bisa mengembalikan modal secara bertahap.
Tapi harapan itu belum terwujud setelah lebih dari satu tahun.
Dalam aksi tersebut, sejumlah poster juga dipasang dengan pesan yang menggambarkan tekanan ekonomi keluarga mitra.
Di antaranya bertuliskan, “Kami Membangun Dapur untuk Negeri, Kini Keluarga Kami Kehilangan Harapan!” serta “Kami Punya Keluarga dan Tagihan Finansial! Jangan Abaikan Hak Rakyat Demi Popularitas!”.
Keluhan tersebut patut mendapat perhatian, terutama apabila terdapat hak pembayaran atau kepastian operasional yang belum dipenuhi sesuai ketentuan kerja sama.
Poster-poster itu bukan sekadar kata-kata. Poster-poster itu adalah jeritan. Jeritan dari orang yang sudah mengeluarkan Rp1,5 miliar, tapi belum mendapatkan apa-apa.
Dan jeritan itu harus didengarkan oleh BGN. BGN harus memberi penjelasan. BGN harus memberi kepastian. Apakah dapur itu akan diaktivasi. Kapan diaktivasi. Apa yang kurang. Apa yang harus diperbaiki.
Kalau BGN tidak memberi kepastian, maka mitra itu akan terus berkemah. Dan aksi berkemah itu akan terus menjadi sorotan. Dan sorotan itu akan membuat publik semakin tidak percaya pada MBG.
Namun, tuntutan pengembalian seluruh modal pembangunan dapur perlu dibedakan dari kewajiban pembayaran operasional.
Keikutsertaan dalam kemitraan program pemerintah tidak otomatis menjadikan seluruh investasi sebagai kewajiban penggantian oleh negara.
Besaran modal, pembiayaan pembangunan, pinjaman, hingga perhitungan titik impas atau Break Even Point (BEP) merupakan bagian dari keputusan investasi yang harus mengacu pada persyaratan dan perjanjian kemitraan.
Meski demikian, pemerintah tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran yang memang menjadi hak mitra berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ini adalah pembedaan yang paling penting dalam seluruh polemik ini. Dan pembedaan ini yang sering tidak dipahami publik.
Pengembalian modal itu satu hal. Pembayaran operasional itu hal lain.
Pengembalian modal itu artinya, negara mengganti seluruh Rp1,5 miliar yang sudah dikeluarkan mitra untuk membangun dapur. Negara membayar kembali uang pembangunan itu.
Pembayaran operasional itu artinya, negara membayar mitra untuk setiap porsi makanan yang disalurkan. Negara membayar Rp15.000 per porsi. Dari Rp15.000 itu, Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, Rp2.000 untuk insentif.
Dua hal ini berbeda. Dan tidak bisa dicampuradukkan.
Kalau mitra menuntut pengembalian modal, maka pertanyaannya adalah, apakah ada perjanjian yang mengatakan negara akan mengganti modal pembangunan. Apakah ada ketentuan yang mengatakan negara wajib mengganti Rp1,5 miliar itu.
Kalau tidak ada perjanjian seperti itu, maka negara tidak wajib mengganti modal itu. Karena modal itu adalah risiko investasi mitra. Mitra yang memutuskan untuk membangun dapur dengan modal Rp1,5 miliar. Mitra yang memutuskan untuk meminjam uang untuk membangun dapur. Mitra yang menghitung BEP-nya.
Risiko itu ada pada mitra. Bukan pada negara.
Tapi kalau mitra menuntut pembayaran operasional, maka pertanyaannya adalah, apakah mitra itu sudah beroperasi. Apakah mitra itu sudah menyalurkan makanan. Apakah mitra itu sudah memenuhi persyaratan. Kalau sudah, maka negara wajib membayarnya. Negara tidak boleh menunda-nunda pembayaran yang sudah menjadi hak mitra.
Jadi tuntutan itu harus dipisahkan. Tuntutan pengembalian modal itu harus dilihat dari perjanjian. Tuntutan pembayaran operasional itu harus dilihat dari realisasi pelayanan.
Kalau dicampuradukkan, maka polemik ini tidak akan selesai.
Penyesuaian skema pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam polemik tersebut.
BGN mulai menerapkan insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG sebesar Rp2.000 per porsi sejak 5 Oktober 2026.
Kebijakan ini menggantikan skema sebelumnya yang memberikan insentif tetap Rp6 juta per hari kepada setiap dapur, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani berbeda-beda. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan agar pemberian insentif lebih sebanding dengan jumlah makanan yang disalurkan.
Dalam siaran pers BGN pada 1 Oktober 2026, ia mengatakan, “Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.”
Dengan demikian, besaran insentif tidak lagi disamaratakan tanpa mempertimbangkan volume pelayanan masing-masing SPPG.
Perubahan dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi ini adalah perubahan yang membuat banyak mitra kaget. Karena perubahan ini mengubah perhitungan BEP mereka.
Dulu, dengan skema Rp6 juta per hari, mitra itu mendapatkan Rp6 juta setiap hari, mau dia melayani 500 porsi atau 1.000 porsi. Insentifnya sama. Jadi mitra yang melayani sedikit porsi itu diuntungkan. Karena dia dapat Rp6 juta dengan biaya yang lebih kecil.
Sekarang, dengan skema Rp2.000 per porsi, mitra itu mendapatkan insentif sesuai jumlah porsi. Kalau dia melayani 500 porsi, dia dapat Rp1 juta. Kalau dia melayani 1.000 porsi, dia dapat Rp2 juta. Kalau dia melayani 3.000 porsi, dia dapat Rp6 juta.
Jadi skema baru ini lebih adil. Karena insentif itu mengikuti jumlah pelayanan. Bukan mengikuti keberadaan bangunan.
Tapi skema baru ini juga membuat perhitungan BEP mitra itu berubah. Mitra yang dulu menghitung BEP-nya berdasarkan Rp6 juta per hari, sekarang harus menghitung ulang berdasarkan Rp2.000 per porsi. Dan kalau jumlah porsinya kecil, maka BEP-nya akan semakin lama.
Itulah kenapa mitra itu protes. Karena mereka merasa skema itu diubah di tengah jalan. Setelah mereka sudah membangun dapur dengan modal Rp1,5 miliar. Setelah mereka sudah menghitung BEP berdasarkan skema lama. Tiba-tiba skemanya diubah.
Protes itu bisa dipahami. Tapi perubahan skema itu juga harus dipahami. Karena skema lama itu tidak adil. Skema lama itu memberikan insentif yang sama kepada dapur yang melayani 500 porsi dan dapur yang melayani 3.000 porsi. Itu tidak adil bagi dapur yang melayani lebih banyak.
Dalam skema tersebut, BGN menjelaskan alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat terdiri atas Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG.
Insentif juga berkaitan dengan aktivitas pelayanan. Sudaryono menegaskan, “Dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi.”
Artinya, pembayaran insentif dikaitkan dengan layanan yang benar-benar diberikan, bukan semata-mata keberadaan bangunan dapur.
Kalimat Sudaryono ini adalah kalimat kunci. “Dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi.”
Artinya, kalau dapur itu tidak beroperasi, maka tidak ada insentif. Tidak ada pembayaran. Meskipun dapur itu sudah dibangun dengan Rp1,5 miliar. Meskipun dapur itu sudah bagus. Meskipun dapur itu sudah punya SLHS.
Insentif itu bukan untuk bangunan. Insentif itu untuk pelayanan. Untuk makanan yang benar-benar dibagikan kepada anak-anak.
Jadi kalau mitra itu menuntut insentif padahal dapurnya belum beroperasi, maka tuntutan itu tidak sesuai dengan ketentuan. Karena insentif itu baru dibayar kalau dapur itu beroperasi.
Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan Sudaryono yang diberitakan ANTARA pada 3 September 2026. Saat itu, ia menilai pemberian insentif dengan nominal sama kepada dapur yang melayani jumlah porsi berbeda perlu dievaluasi.
Sudaryono mengatakan, “Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil.”
Kebijakan baru dimaksudkan untuk memperhitungkan perbedaan kapasitas dan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur.
Meski demikian, perubahan skema insentif tidak boleh digunakan untuk mengabaikan persoalan pembayaran yang telah menjadi hak mitra.
Apabila terdapat dapur yang sudah memenuhi persyaratan, menjalankan pelayanan, atau memiliki dasar pembayaran sesuai perjanjian tetapi belum menerima haknya, BGN tetap perlu memberikan penjelasan dan penyelesaian yang terukur.
Sebaliknya, pengeluaran pembangunan, bunga pinjaman, dan target keuntungan investasi tidak otomatis dapat ditagihkan kepada negara tanpa dasar perjanjian atau ketentuan yang mengaturnya.
Ini adalah dua sisi yang harus dipegang bersamaan. BGN harus membayar hak mitra yang sudah beroperasi. Tapi BGN tidak wajib mengganti bunga pinjaman mitra yang dapurnya belum beroperasi.
Bunga pinjaman itu adalah risiko mitra. Mitra yang memutuskan untuk meminjam. Mitra yang harus menanggung bunganya. Negara tidak bisa diminta untuk menanggung bunga pinjaman mitra.
Kecuali kalau ada perjanjian yang mengatakan negara akan menanggung bunga pinjaman. Kalau tidak ada, maka negara tidak wajib.
Persoalan komunikasi antara mitra dan BGN juga menjadi bagian dari aksi tersebut.
Dalam pemberitaan Tirto, massa disebut menolak menemui utusan maupun pejabat setingkat deputi karena menginginkan dialog langsung dengan Kepala BGN Sudaryono.
Sikap tersebut memperlihatkan adanya perbedaan harapan mengenai mekanisme komunikasi.
Namun, penyelesaian melalui jalur kelembagaan tetap diperlukan agar setiap tuntutan dapat diperiksa berdasarkan dokumen, status dapur, dan ketentuan kemitraan.
Menolak bertemu deputi dan hanya mau bertemu Kepala BGN itu adalah sikap yang bisa dipahami dari sisi emosi. Mitra itu sudah frustrasi. Mitra itu sudah menunggu lebih dari satu tahun. Mitra itu merasa hanya Kepala BGN yang bisa menyelesaikan masalahnya.
Tapi dari sisi kelembagaan, sikap itu juga tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Karena BGN itu adalah lembaga. Deputi itu adalah bagian dari lembaga. Deputi itu punya wewenang untuk menyelesaikan masalah. Deputi itu bisa membawa aspirasi mitra ke Kepala BGN.
Kalau semua mitra hanya mau bertemu Kepala BGN, maka Kepala BGN itu tidak akan bisa bekerja. Setiap hari dia hanya akan bertemu mitra. Tidak akan ada waktu untuk mengurus kebijakan.
Karena itu, penyelesaian itu harus melalui jalur kelembagaan. Melalui dokumen. Melalui status dapur. Melalui ketentuan kemitraan. Bukan melalui siapa yang ditemui.
Di sisi lain, BGN juga menjalankan proses aktivasi SPPG secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan kebutuhan penerima manfaat.
Dalam siaran pers pada 4 November 2026, BGN mengumumkan aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi yang diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa proses tersebut tidak semata-mata mengejar penambahan jumlah dapur.
Agustina menyatakan, “Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat.”
Ia juga menjelaskan bahwa dapur yang diaktifkan harus mampu membuktikan kesiapan infrastruktur dan personel untuk menjalankan produksi serta distribusi makanan sesuai tata kelola keamanan pangan.
953 SPPG di 34 provinsi. 1,5 juta penerima manfaat. Itu adalah angka yang besar. Itu menunjukkan bahwa MBG itu berjalan. Tidak semua dapur itu mangkrak. Tidak semua mitra itu bermasalah.
Ada 953 dapur yang diaktivasi. Ada 1,5 juta anak yang menerima manfaat. Itu adalah bukti bahwa sistemnya berjalan, meskipun tidak sempurna.
Dan aktivasi itu dilakukan secara bertahap dan berhati-hati. Tidak asal aktivasi. Tidak asal menambah jumlah dapur. Tapi mengutamakan kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat.
Artinya, dapur itu diaktivasi kalau memang dibutuhkan. Kalau di daerah itu sudah ada dapur lain yang cukup, maka dapur baru tidak perlu diaktivasi dulu. Kalau di daerah itu jumlah anaknya sedikit, maka dapur itu tidak perlu diaktivasi dulu.
Ini adalah logika kebermanfaatan. Bukan logika mengejar jumlah dapur.
BGN turut menempatkan persyaratan higiene dan sanitasi sebagai bagian dari kelayakan operasional.
Dalam siaran pers yang sama, lembaga tersebut menyebut setiap SPPG yang diaktifkan wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dapur saja tidak cukup untuk menjamin fasilitas dapat langsung beroperasi.
Kesiapan tenaga kerja, kelengkapan fasilitas, administrasi, keamanan pangan, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan sebelum layanan dijalankan.
SLHS ini adalah kunci. Bangun dapur saja tidak cukup. Harus punya SLHS. SLHS itu adalah sertifikat yang menyatakan dapur itu layak dari sisi higiene dan sanitasi.
Kalau dapur itu tidak punya SLHS, maka dapur itu tidak boleh beroperasi. Meskipun dapur itu sudah dibangun dengan Rp1,5 miliar. Meskipun dapur itu sudah bagus bangunannya.
Karena SLHS itu adalah jaminan bahwa dapur itu aman untuk memproduksi makanan untuk anak-anak. Tanpa SLHS, maka makanan itu bisa terkontaminasi. Anak-anak bisa keracunan.
Pada akhirnya, polemik tuntutan pengembalian modal dapur MBG perlu dilihat secara utuh.
Pemerintah harus memastikan mitra memperoleh kepastian mengenai status operasional, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian kewajiban yang telah disepakati.
Sementara itu, mitra juga perlu memahami bahwa investasi dalam suatu kemitraan memiliki perhitungan dan risiko yang tidak otomatis menjadi tanggungan APBN.
Transparansi perjanjian dan kepastian prosedur menjadi kunci untuk mencegah persoalan serupa berulang.
Persoalan yang dialami sejumlah mitra juga tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh Program MBG gagal.
Kritik terhadap tata kelola, evaluasi skema pembiayaan, dan tuntutan perbaikan merupakan bagian penting dalam pengawasan kebijakan publik.
Namun, kritik perlu disertai data dan verifikasi agar tidak berkembang menjadi generalisasi maupun narasi yang mempertentangkan pemerintah dengan mitra tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Keberlanjutan MBG pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima program, bukan hanya dari jumlah dapur yang dibangun atau besarnya investasi yang dikeluarkan.
Pemerintah, BGN, mitra SPPG, dan masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan program berjalan dengan transparan, akuntabel, serta memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan.
Pengawasan publik tetap diperlukan agar persoalan kemitraan dapat diselesaikan secara proporsional tanpa mengorbankan tujuan utama pemenuhan gizi nasional.
Pada akhirnya, aksi berkemah di depan kantor BGN itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki komunikasi.
BGN harus lebih transparan. BGN harus memberi kepastian status dapur. BGN harus menjelaskan kenapa dapur itu belum diaktivasi. BGN harus menjelaskan apa yang kurang. BGN harus menjelaskan kapan akan diaktivasi.
Mitra juga harus lebih memahami perjanjian. Mitra harus memahami bahwa modal Rp1,5 miliar itu adalah risiko investasi. Mitra harus memahami bahwa insentif itu baru dibayar kalau dapur beroperasi. Mitra harus memahami bahwa bunga pinjaman itu bukan tanggungan negara.
Dan publik harus lebih memahami perbedaan antara modal dan hak operasional. Publik harus memahami bahwa tidak semua tuntutan mitra itu wajib dipenuhi negara. Tapi publik juga harus memahami bahwa hak mitra yang sudah beroperasi itu wajib dibayar negara.
Kalau tiga pihak ini saling memahami, maka polemik ini bisa diselesaikan. Kalau tiga pihak ini saling menyalahkan, maka polemik ini akan terus berlanjut. Dan yang jadi korban adalah anak-anak di daerah 3T yang belum mendapatkan makanan bergizi.
Karena pada akhirnya, MBG itu bukan tentang Rp1,5 miliar. MBG itu bukan tentang tenda di depan kantor BGN. MBG itu bukan tentang skema Rp6 juta atau Rp2.000 per porsi.
MBG itu tentang anak-anak di daerah 3T yang menunggu makanan bergizi. Anak-anak yang sudah lebih dari satu tahun menunggu dapur itu beroperasi. Anak-anak yang tidak tahu apa itu BEP. Anak-anak yang tidak tahu apa itu insentif. Anak-anak yang hanya tahu, mereka lapar dan mereka butuh makanan yang bergizi.
Itulah yang harus menjadi fokus kita semua.*



