RADAR24.co.id|Jakarta — Pemerintahan Tak Cukup Dinilai dari Capaian, Realitas dan Kepentingan Publik Harus Dibaca Secara Utuh. Ketua Umum Aliansi Rakyat Mahasiswa Anak Daerah (ARMADA) sekaligus pengamat sosial, Aris Tama, menilai dinamika pemerintahan saat ini perlu dibaca secara lebih objektif dan komprehensif. Menurutnya, realitas politik dan pemerintahan tidak selalu berjalan seideal narasi yang dibangun, tetapi juga tidak tepat jika seluruh kebijakan dinilai secara negatif.
Aris berpandangan, pemerintahan selalu memiliki dua sisi yang berjalan beriringan: capaian yang patut diapresiasi dan persoalan yang membutuhkan evaluasi. Keduanya merupakan bagian dari realitas penyelenggaraan negara yang harus dilihat berdasarkan fakta, bukan semata-mata sentimen politik.
Di satu sisi, berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, efektivitas pelaksanaan, pemerataan manfaat, konsistensi kebijakan, serta persoalan ekonomi dan sosial masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
“Pemerintahan tidak bisa hanya dinilai dari apa yang berhasil ditampilkan, tetapi juga dari persoalan yang belum mampu diselesaikan. Begitu pula sebaliknya, kekurangan pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan seluruh capaian yang memang dirasakan masyarakat,” ujar Aris.
Politik, Kepentingan, dan Realitas Perjuangan
Lebih jauh, Aris menyoroti dinamika politik yang menurutnya sering kali memperlihatkan adanya jarak antara idealisme perjuangan dan praktik kepentingan.
Dalam kehidupan politik, setiap aktor memiliki latar belakang, orientasi, dan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Persoalannya muncul ketika kepentingan pribadi maupun kelompok lebih dominan daripada kepentingan publik.
Ia mengingatkan bahwa narasi perjuangan, baik yang disampaikan oleh pemerintah, kelompok politik, maupun elemen masyarakat sipil, tidak seharusnya diterima begitu saja tanpa pengujian kritis.
“Tidak semua yang berbicara atas nama rakyat otomatis benar-benar memperjuangkan rakyat. Namun, kita juga tidak boleh menggeneralisasi bahwa tidak ada lagi perjuangan yang tulus. Ketulusan harus diuji melalui integritas, konsistensi, pengorbanan, dan keberanian mempertanggungjawabkan tindakan,” tegasnya.
Menurut Aris, persoalan mendasar bukan sekadar siapa yang berada di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan, melainkan sejauh mana seluruh elemen mampu menjaga komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Tidak Semua Harus Dipuji, Tidak Semua Harus Dicaci
Aris menilai salah satu tantangan demokrasi saat ini adalah kecenderungan melihat persoalan secara hitam-putih. Pemerintah kerap dinilai berdasarkan loyalitas politik, sementara kritik terkadang dibangun atas dasar ketidaksukaan, bukan kajian terhadap substansi kebijakan.
Padahal, demokrasi membutuhkan ruang penilaian yang sehat. Kebijakan yang berhasil harus mendapatkan pengakuan, sementara kebijakan yang bermasalah harus dikritisi dan diperbaiki.
“Jangan sampai apresiasi berubah menjadi pembenaran tanpa batas. Sebaliknya, jangan sampai kritik kehilangan objektivitas hanya karena perbedaan kepentingan. Kita membutuhkan keberanian untuk mengakui kebenaran, sekaligus kedewasaan untuk menerima koreksi,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kelembagaan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Mengembalikan Orientasi Politik kepada Kepentingan Rakyat
Bagi ARMADA, ukuran keberhasilan kehidupan bernegara bukan terletak pada seberapa kuat kelompok politik mempertahankan pengaruhnya, melainkan pada kemampuan negara menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi masyarakat.
Aris menilai mahasiswa, generasi muda, dan masyarakat sipil harus tetap memiliki jarak kritis terhadap kekuasaan maupun kelompok yang mengatasnamakan perjuangan. Independensi berpikir menjadi penting agar idealisme tidak mudah berubah menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu.
“Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak narasi tentang siapa yang paling berjasa atau paling benar. Rakyat membutuhkan kehidupan yang lebih baik, kebijakan yang adil, pelayanan yang berkualitas, dan kepastian bahwa kepentingan mereka benar-benar diperhatikan,” tuturnya.
Aris menegaskan, ARMADA akan menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mendorong cara pandang kritis, objektif, dan konstruktif dalam membaca setiap dinamika pemerintahan.
Sebab, dalam demokrasi yang sehat, mendukung tidak harus kehilangan daya kritis, dan mengkritik tidak harus kehilangan objektivitas. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi titik temu di tengah berbagai perbedaan kepentingan politik.
