RADAR24.co.id | Lampung Tengah — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah mengumumkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 dengan nilai kontrak Rp 14.935.000.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan e-purchasing.
Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajari Lampung Tengah Nomor: PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tanggal 17 September 2026. Dalam prosesnya, Tim Penyidik telah memeriksa 28 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi penyimpangan pada dua tahapan sekaligus, yakni pengadaan dan pelaksanaan.
“Pada tahap pengadaan, kami mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara pada tahap pelaksanaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan,” ujar Kajari Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S.H M.H,.
Setelah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Tim Penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: IH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS, selaku Pelaksana Pekerjaan, DEP, selaku pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan ES, selaku Konsultan Pengawas.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-5122 hingga TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026 tanggal 20 November 2026.
Pada hari ini, Tim Penyidik juga melaksanakan penahanan terhadap keempat tersangka untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, dengan memperhatikan Pasal 99 dan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Keempatnya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.744.764.246,90.
Kajari menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional.
“Saya tegaskan, kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, cermat, dan akuntabel. Setiap langkah penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” tegasnya.
“Bagi kami, setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.



