RADAR24.co.id — Seniman Butet Kartaredjasa membela pernyataan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani soal upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.
Butet mengatakan kritik Saiful Mujani dan sejumlah pengamat merupakan titik awal revolusi karena karut marut situasi sosial politik yang makin meresahkan masyarakat sipil.
Menurut dia, rezim Prabowo-Gibran yang militeristik dinilai lebih jahat ketimbang rezim Orde Baru pimpinan Soeharto karena menjauhi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
“Kabinet Prabowo itu isinya sampah,” kata Butet dikutip dari Tempo pada Senin, 20 April 2026.
Seniman asal Yogyakarta itu menyinggung peran militer yang semakin dominan dalam berbagai aspek kehidupan sipil saat ini.
Perlawanan masyarakat sipil, kata Butet, bisa tak terbendung seperti demonstrasi 1998 bila pemerintah tidak mampu menangani sejumlah persoalan.
Ia menyebutkan persoalan tersebut antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, kebutuhan pokok yang melambung, serta penegakan HAM yang lemah.
“Akan terjadi amuk kalau rakyat kelaparan. Bisa tak terkendali dan berlangsung cepat,” katanya dengan nada peringatan.
Dia juga menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus.
Butet menyebut pernyataan Oditur Militer 07-Jakarta bahwa motif prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) menyiram air keras ke Andrie atas dasar dendam tidak masuk akal.
Selain itu, dia juga menyoroti sistem peradilan militer yang dinilainya tidak terbuka dan transparan.
Menurut Butet, pengadilan kasus Andrie seharusnya diserahkan ke pengadilan sipil untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan.
Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani dalam acara bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Komunitas Utan Kayu, Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, berbuntut panjang.
Pernyataan itu menyebabkan penggerudukan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), lembaga survei yang didirikan Saiful.
Sebelum pernyataan Saiful, Prabowo sempat mengatakan akan menertibkan para pengamat yang dianggap melampaui batas.
Saiful kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan tudingan menghasut orang untuk melawan penguasa.
Selain Saiful, dosen hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari dan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun juga dilaporkan ke kepolisian.
Mereka dilaporkan karena mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran dalam sejumlah acara publik.
“Kita harus terus melawan pembungkaman kritik itu,” kata Butet menegaskan sikapnya.
