Radar24.co.id – Ketua BEM UGM 2025, Tio Ardianto, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi menunjukkan pemerintah memilih membebankan tekanan fiskal kepada masyarakat dibanding melakukan penghematan pada belanja negara. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak lebih baik dibanding sebelumnya dan situasi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah sendiri.
Dalam diskusi yang disiarkan Kompas TV, Tio mengatakan pemerintah seharusnya jujur kepada publik mengenai kondisi keuangan negara. Ia menilai kenaikan harga Pertamax menjadi bukti bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas di tengah tekanan harga energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Pada akhirnya kita tahu bahwa di antara seluruh pilihan yang ada, rakyatlah yang menjadi korban,” kata Tio.
Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk mengatasi tekanan terhadap APBN selain menaikkan harga BBM. Opsi tersebut antara lain melakukan efisiensi program yang menyerap anggaran besar, menambah pembiayaan utang, atau mencari sumber penerimaan lain.
Tio secara khusus menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya membutuhkan anggaran sangat besar. Ia juga mengkritik minimnya langkah efisiensi pada belanja pejabat, termasuk perjalanan luar negeri dan ukuran kabinet pemerintahan.
“Pemerintah memilih menaikkan harga BBM yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Sementara efisiensi terhadap kunjungan luar negeri, efisiensi terhadap MBG, dan efisiensi terhadap kabinet tidak pernah dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan dalam pembagian beban ekonomi. “Artinya apa? Semua rakyat boleh menderita, pejabatnya tidak boleh,” kata Tio.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah gelombang protes mahasiswa di sejumlah daerah menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi. Sejumlah kalangan menilai kebijakan itu berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang sudah menghadapi pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga.
Sementara itu, pemerintah berpendapat penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme pasar, serta menilai dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas karena tidak digunakan secara dominan oleh sektor angkutan barang dan transportasi umum.
