RADAR24.co.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang beralamat di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6/2026) pagi. Langkah ini diambil sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot jajaran pimpinan lembaga pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, di tengah maraknya dugaan praktik penyimpangan dan jual beli titik layanan.
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penyidikan tersebut. “Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung benar melakukan geledah di kantor BGN,” ujar Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, meski belum merinci perkara apa yang sedang ditangani maupun dokumen atau barang bukti apa yang dicari dan diamankan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik diketahui telah tiba di lokasi sejak pukul 02.00 WIB dini hari dengan mengerahkan sejumlah kendaraan dinas. Seluruh akses masuk gedung dikunci dan dijaga ketat petugas, sementara para pegawai yang datang bekerja tidak diizinkan masuk dan diminta menunggu di area luar hingga proses selesai. Aktivitas operasional kantor pun terhenti sementara seiring sterilisasi lokasi yang dilakukan tim penyidik.
Penggeledahan ini terjadi berbarengan dengan sorotan tajam terhadap tata kelola BGN. Sehari sebelumnya, Selasa (2/6/2026), Presiden Prabowo resmi memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Posisi mereka kemudian diisi oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi mendalam pemerintah. Ia membenarkan saat ini sedang berjalan audit internal menyusul banyaknya laporan dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai titik dapur pelaksana program MBG.
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu bagian dari pemantauan dan evaluasi yang terus kami lakukan terhadap program prioritas nasional ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman juga mengakui telah menerima banyak masukan mengenai ketidakberesan pelaksanaan program MBG. Salah satu yang paling menonjol adalah adanya transaksi jual beli hak kelola layanan gizi di sejumlah daerah. Dudung bahkan menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk memverifikasi langsung temuan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik masih berada di dalam gedung dan terus menelusuri dokumen-dokumen penting. Kejagung belum merilis keterangan lebih lanjut apakah penggeledahan ini berkaitan langsung dengan pergantian pimpinan atau dugaan korupsi yang sedang disorot publik. Pihak kejaksaan berjanji akan mengumumkan perkembangan kasus jika sudah ada hasil yang dapat disampaikan ke masyarakat.
