JAKARTA – Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara kolektif. Pemerintah pusat tidak berjalan sendiri, tapi didukung pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, hingga masyarakat.
Berdasarkan data Sekretariat Kabinet per 19 Agustus 2026, total 253 ton logistik sudah dikirim ke NTT melalui jalur laut dan udara. Isinya tenda, bahan pangan, obat-obatan, dan alat komunikasi darurat. Distribusi difokuskan di posko Labuan Bajo dan Maumere.
Lebih dari 3.500 personel gabungan TNI dan Polri juga sudah diterjunkan. BNPB, Basarnas, Kementerian PU, dan Kemenkes bergerak bersama. BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom ikut memulihkan listrik serta jaringan komunikasi.
Dukungan juga datang dari luar NTT. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan mengirim 100 ton logistik ditambah tim teknis untuk membantu percepatan di lapangan.
Status bantuan dari daerah itu masih target pengiriman, bukan realisasi yang sudah diterima semua di lokasi. Tapi ini menunjukkan semangat gotong royong antar daerah saat bencana.
Pemerintah menegaskan, bantuan diberikan tanpa membedakan latar belakang politik. Ukuran keberhasilannya adalah kecepatan dan pemerataan distribusi, bukan narasi di media sosial.
Pascagempa NTT, ruang publik ramai dengan berbagai narasi. Ada yang mempertanyakan kecepatan respons, ada yang mengaitkan bantuan dengan peta politik, hingga mempertanyakan kenapa bantuan asing belum dibuka.
Soal kecepatan, faktanya pemerintah sudah bergerak sejak awal. Per 19 Agustus 2026, 253 ton logistik telah dikirim. Lebih dari 3.500 personel TNI-Polri dikerahkan. BNPB, Basarnas, Kemenkes, Kementerian PU, serta BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Telkom juga terlibat.
Untuk isu politik, pemerintah menegaskan tidak ada pembedaan. Hak dasar warga terdampak bencana dipenuhi tanpa melihat hasil pemilu di daerah tersebut. Penilaian keberhasilan ada pada efektivitas distribusi, evakuasi, dan pemulihan sarana vital.
Terkait donasi masyarakat, pemerintah tidak menganggap itu pengganti negara. Swadaya warga justru difasilitasi. Pemerintah menyediakan angkutan laut dan udara gratis untuk logistik bantuan dari masyarakat ke NTT.
Sementara untuk bantuan internasional, Kemlu per 19 Agustus 2026 menyatakan belum dibuka. Kapasitas nasional masih dinilai cukup. Tawaran dari negara sahabat tetap diapresiasi, tapi keputusan dibuka atau tidaknya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Tantangan memang masih ada. Akses ke beberapa pulau di NTT terhambat karena infrastruktur rusak. Kebutuhan tenda, air bersih, dan sanitasi masih harus dipercepat.
Intinya, penanganan gempa NTT butuh kritik yang membangun. Fokusnya pada distribusi yang merata, data yang transparan, dan pemenuhan kebutuhan korban secara cepat.*
