JAKARTA – Narasi yang membenturkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dengan penanganan gempa Nusa Tenggara Timur beredar di media sosial.
Narasi tersebut memberi kesan bahwa Prabowo lebih memilih melihat persoalan karhutla dibanding menemui masyarakat terdampak gempa Flores.
Namun, kronologi penanganan gempa NTT menunjukkan bahwa respons pemerintah telah berjalan sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, jauh sebelum Prabowo datang langsung ke wilayah terdampak pada 26 Agustus.
Bantuan logistik, pengerahan personel, evakuasi, pemulihan layanan publik, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah telah dilakukan sejak fase awal bencana.
Karena itu, urutan kunjungan Presiden tidak dengan sendirinya dapat dijadikan bukti bahwa pemerintah mengabaikan korban gempa NTT.
Narasi Prabowo Pilih Karhutla daripada Gempa NTT Muncul
Perdebatan muncul karena Prabowo lebih dahulu melakukan peninjauan dan evaluasi penanganan karhutla Kalimantan, sedangkan kunjungan langsung ke wilayah terdampak gempa NTT baru dilakukan pada 26 Agustus.
Kritik mengenai waktu kedatangan Presiden merupakan bagian yang sah dari ruang publik. Kehadiran kepala negara di lokasi bencana memang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.
Namun, kritik mengenai waktu kunjungan perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa pemerintah tidak melakukan penanganan terhadap gempa NTT.
Untuk melihat persoalan tersebut secara utuh, kronologi sejak 15 Agustus perlu diperiksa.
Pemerintah Sudah Bergerak Sejak Gempa NTT Terjadi
Gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, terjadi pada 15 Agustus 2026.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara, arahan Presiden Prabowo langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan bantuan dan personel.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat ditugaskan menuju wilayah terdampak, termasuk Labuan Bajo dan Maumere. BNPB, Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, PLN, Pertamina, Telkom dan unsur terkait lainnya terlibat dalam respons bencana.
Pada fase awal, pemerintah juga mengirim 27 ton logistik melalui penerbangan menuju NTT.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pengiriman tersebut dilakukan dalam beberapa kloter penerbangan.
“Ini adalah kloter terakhir penerbangan hari Sabtu. Dari total 27 ton logistik sudah terkirim ke NTT dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari itu juga,” ujar Teddy Indra Wijaya, sebagaimana dikutip Sekretariat Negara.
Pada tahap berikutnya, pemerintah kembali mendatangkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Sekretariat Negara juga mencatat pengerahan lebih dari 3.500 personel TNI-Polri untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa penanganan gempa tidak baru dimulai ketika Presiden tiba di NTT pada 26 Agustus.
Kunjungan Presiden secara fisik memang baru terjadi pada hari tersebut, tetapi operasi kebencanaan telah berlangsung sejak hari pertama.
Bantuan Gempa NTT Capai 2.158,55 Ton
Skala bantuan yang masuk ke NTT juga dapat dilihat dari data logistik yang dihimpun BNPB.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Katadata/Databoks, hingga 26 Agustus 2026, total logistik bantuan gempa NTT yang terkumpul mencapai 2.158,55 ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.681,73 ton atau 77,9 persen telah dikirim.
Distribusi bantuan diarahkan menuju pos pendukung di Labuan Bajo dan Maumere, yang menjadi titik penting dalam mendukung penyaluran bantuan ke wilayah terdampak.
Sementara itu, sebanyak 476,82 ton atau 22,1 persen masih berada di gudang pos logistik utama di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Data tersebut penting karena memberikan gambaran mengenai penanganan yang berlangsung sebelum dan bersamaan dengan kunjungan Presiden ke NTT.
Namun, angka logistik tidak boleh diterjemahkan sebagai bukti bahwa seluruh kebutuhan masyarakat telah otomatis terpenuhi.
Sebaliknya, data tersebut menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan pengiriman bantuan sudah berlangsung sebelum kedatangan Prabowo secara langsung.
Dengan demikian, menjadikan tanggal kunjungan Presiden sebagai satu-satunya indikator kehadiran negara akan membuat gambaran penanganan bencana menjadi tidak utuh.
Prabowo Evaluasi Karhutla dan Gempa NTT Secara Paralel
Di tengah penanganan gempa NTT, pemerintah juga menghadapi persoalan karhutla di Kalimantan.
Karhutla membutuhkan respons tersendiri karena menyangkut pemadaman titik api, pengendalian asap, perlindungan masyarakat serta pengerahan personel dan peralatan.
Pada 23 Agustus 2026, Prabowo melakukan evaluasi penanganan karhutla Kalimantan sekaligus membahas pemulihan pascagempa NTT dalam rapat di Hambalang, Bogor.
Dalam evaluasi karhutla, pemerintah menambah 17 pesawat water bombing untuk memperkuat operasi pemadaman.
Sebanyak 1.500 personel tambahan juga disebut telah tiba di Kalimantan.
Pada rapat yang sama, perkembangan penanganan dan dukungan bagi wilayah NTT turut dibahas.
Sekretariat Negara menyampaikan bahwa Presiden meminta tindak lanjut atas dukungan yang telah diarahkan ke wilayah Kalimantan dan NTT.
“Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” demikian keterangan Sekretariat Negara.
Kronologi ini memperlihatkan bahwa karhutla Kalimantan dan gempa NTT tidak harus dipahami sebagai dua agenda yang saling meniadakan.
Pemerintah dapat menangani dua persoalan kebencanaan secara paralel melalui kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri dan unsur pendukung lainnya.
Prabowo Datang ke NTT pada 26 Agustus
Prabowo kemudian datang langsung ke Nusa Tenggara Timur pada 26 Agustus 2026.
Presiden mengunjungi wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bertemu masyarakat terdampak, melihat kondisi lapangan, memimpin rapat penanganan bencana serta mengevaluasi respons pemerintah bersama jajaran terkait.
Kunjungan itu juga mencakup peninjauan fasilitas untuk masyarakat terdampak, termasuk dapur umum dan tenda pengungsian di Lapangan Berdikari, Mbay, Nagekeo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat bencana.
“Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip ANTARA.
Pernyataan tersebut juga relevan dengan kronologi penanganan. Presiden menyebut datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, bukan memulai penanganan dari awal.
Bantuan Rp200 Miliar untuk Penanganan Gempa NTT
Selain melakukan peninjauan, Prabowo menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa NTT.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara, bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten terdampak.
Delapan kabupaten tersebut meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka dan Flores Timur.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bantuan tersebut telah diterima pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membantu penanganan masyarakat terdampak.
“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto, sebagaimana dikutip Sekretariat Negara.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap proses penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.
Namun, seperti halnya data logistik, bantuan Rp200 miliar juga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan bencana.
Efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana bantuan digunakan dan seberapa cepat manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kritik Waktu Kunjungan Tetap Sah, tetapi Data Tidak Bisa Diabaikan
Pertanyaan publik mengenai mengapa Prabowo baru datang langsung ke NTT pada 26 Agustus tetap sah.
Kehadiran Presiden di tengah masyarakat terdampak memiliki dimensi simbolik, politik dan psikologis yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pengiriman bantuan atau pengerahan aparat.
Karena itu, publik tetap berhak mengevaluasi apakah Presiden seharusnya datang lebih cepat, bagaimana komunikasi pemerintah dilakukan, dan apakah respons di lapangan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, kritik tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa negara tidak hadir sama sekali dalam penanganan gempa NTT.
Kronologi menunjukkan respons telah berjalan sejak 15 Agustus. Pada fase awal, pemerintah mengirim 27 ton logistik, mengerahkan lebih dari 3.500 personel TNI-Polri, serta menggerakkan BNPB, Basarnas, kementerian, lembaga dan sejumlah BUMN terkait.
Hingga 26 Agustus, data BNPB yang dipublikasikan Katadata/Databoks mencatat 2.158,55 ton bantuan telah terkumpul, dengan 1.681,73 ton atau 77,9 persen telah dikirim.
Pada 23 Agustus, penanganan gempa NTT juga dibahas dalam evaluasi Presiden bersama agenda penanganan karhutla Kalimantan.
Tiga hari kemudian, Prabowo datang langsung ke Nagekeo dan menyalurkan bantuan kemasyarakatan Rp200 miliar.
Dengan rangkaian tersebut, narasi bahwa Prabowo sekadar “memilih asap daripada korban gempa” terlalu menyederhanakan kronologi penanganan dua bencana.
Fakta yang tersedia tidak berarti pemerintah telah sempurna. Masih terdapat ruang untuk mengevaluasi kecepatan distribusi bantuan, koordinasi, komunikasi publik maupun waktu kehadiran Presiden.
Tetapi penilaian yang lebih utuh perlu melihat seluruh rangkaian respons, bukan hanya urutan Presiden mendatangi lokasi bencana.
Pada akhirnya, yang perlu diuji bukan sekadar siapa yang datang lebih dahulu di depan kamera. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat bantuan mencapai korban, apakah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, bagaimana evakuasi berjalan, dan seberapa efektif negara memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.*
