RADAR24.co.id – Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga saat ini masih tertahan dan belum bisa melintasi Selat Hormuz, Iran. Kondisi ini terjadi di tengah memanasnya konflik geopolitik di kawasan tersebut, memicu berbagai tanggapan dari kalangan pengamat.

Berdasarkan data pelacakan kapal, Pertamina Pride yang membawa minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri masih berada di perairan Teluk Persia, sementara Gamsunoro terpaksa merapat ke Pelabuhan Dubai karena gagal menembus jalur tersebut. Pihak Pertamina maupun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengaku terus melakukan negosiasi intensif untuk memuluskan perizinan pelintasan.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyebut adanya hambatan birokrasi dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan di pihak Iran. Namun, pandangan ini dibantah oleh para ahli.

Pengamat: Kurang Paham Sistem Politik Iran

Pakar kemaritiman Siswanto Rusdi menilai persoalan utama bukan terletak pada birokrasi internal Iran, melainkan kurangnya pemahaman Indonesia terhadap sistem politik negara tersebut.

“Di Iran, keputusan penting tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga ada peran besar Pemimpin Agung. Jadi kurang tepat jika menyebut ada ketidaksinkronan, justru kita yang perlu lebih memahami struktur pengambilan keputusannya,” ujar Siswanto, Jumat (27/4/2026).

Ia menekankan bahwa strategi diplomasi yang diterapkan selama ini dinilai belum tepat sasaran, sehingga proses pembebasan kapal berjalan alot.

Diplomasi Dinilai Terlambat dan Kurang Cepat

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Agus Haryanto berpendapat bahwa kelambatan respons menjadi faktor utama. Menurutnya, Indonesia terlambat mengajukan permohonan resmi kepada otoritas Iran dibandingkan negara lain.

“Ini soal teknis dan waktu. Saya yakin Iran sebenarnya membuka peluang, tapi kita terlambat bergerak. Ini menjadi preseden bahwa diplomasi kita masih kurang gesit merespons dinamika internasional,” katanya.

Agus menilai pemerintah perlu belajar dari langkah negara seperti Jepang dan Turki yang dinilai lebih cepat dan efektif dalam melakukan pendekatan diplomatik di tengah situasi krisis.

Dampak pada Ketahanan Energi

Tertahannya kedua kapal ini juga memicu kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan dan stabilitas harga energi di dalam negeri. Apalagi, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Pihak Pertamina menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan awak kapal dan keamanan muatan. Mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik agar kedua kapal dapat segera berlayar menuju tujuan.