RADAR24.co.id — Aksi unjuk rasa serentak yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di pusat ibu kota pada Jumat (12/6) berlangsung aman, namun memunculkan pertanyaan dari sejumlah peserta soal keikutsertaan anggota TNI dalam barisan pengamanan. Ratusan prajurit terlihat bersiaga bersama kepolisian di kawasan Jalan MH Thamrin, Tosari, hingga sekitar DPR/MPR RI.
Dalam dialog langsung di lokasi, sejumlah mahasiswa bertanya kepada petugas: “Kenapa TNI ikut mengawal? Bukankah fungsi utama TNI adalah pertahanan negara, bukan menangani keamanan unjuk rasa?” tanya salah satu koordinator BEM SI, Kevin Kurnia Priambodo.
Mahasiswa menilai kehadiran militer di ruang publik sipil berpotensi menimbulkan kesan intimidasi dan tidak sesuai prinsip demokrasi. “Kami menyampaikan aspirasi secara damai sesuai hak konstitusi. Cukup Polri yang bertugas, TNI sebaiknya di tempatkan pada tugas pertahanan saja,” tambahnya.
Penjelasan Resmi TNI dan Polri
Mabes TNI melalui Kapuspen Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan pengerahan itu atas permintaan kepolisian untuk bantuan pengamanan. “TNI hanya di lapis belakang, tidak di garis depan. Penanganan aksi tetap kewenangan Polri,” tegasnya .
Polda Metro Jaya mengerahkan total 6.088 personel gabungan, terdiri 3.651 polisi dan sekitar 500 prajurit TNI. Semua dilarang membawa senjata api agar pendekatan tetap humanis.
Tanggapan Lembaga
Amnesty International Indonesia mengingatkan agar TNI tidak terlibat rutin dalam pengamanan aksi damai, demi menjaga batas fungsi sipil dan militer. Sementara Pangdam Jaya menyatakan kehadiran mereka hanya untuk menjaga stabilitas tanpa mengganggu jalannya aspirasi.
Hingga aksi usai sore hari, tidak terjadi insiden bentrokan. BEM SI tetap meminta pemerintah menjelaskan standar pelibatan TNI dalam kegiatan di ruang sipil ke depannya.
