RADAR24.CO.ID, Sulawesi Utara — Perasaan galau melanda sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung belum menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Hal itu terungkap saat kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bitung.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bitung, Ramlan Ifran sapaan akrab Hi Olan mengatakan, bahwa dalam kegiatan RDP dengan sejumlah ASN yang melakukan aksi demo beberapa lalu, terdapat sejumlah fakta yang terjadi.
“Salah satunya yang dikeluhkan teman – teman ASN yaitu soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Dan hal ini menjadi kerinduan ribuan ASN lainnya yang masih menunggu pembayaran TPP yang belum direalisasikan Pemkot Bitung sampai hari ini, tapi sudah ada OPD lain yang telah menikmatinya,”kata Ramlan.
Ramlan juga mengatakan, bahwa OPD lainnya sudah menikmati tambahan penghasilan pegawai (TPP), tapi OPD lainnya belum juga menikmati, dan hal ini sangat melukai perasaan teman-teman ASN yang sampai hari ini belum menerima TPP.
“Semua harus diperlakukan dengan sama. Jangan ada ASN yang menjadi paling spesial. Tindakan itu sangat menyakiti hati teman-teman ASN yang lain,” ucapnya Ramlan kepada sejumlah media, Jumat (21/6/2024).
Apalagi kata Ramlan, ada pernyataan dari salah salah satu pejabat yang mengusulkan agar sebaiknya TPP ditiadakan. Usulan itu bisa saja dilakukan untuk penghematan anggaran jika tujuannya baik.
Tetapi faktanya bagian keuangan sudah terima TPP bulan April dan muncul usulan agar TPP dihapuskan. Saya kira pernyataan itu keliru.
“Pernyataan itu saya kira tidak tepat. Bagaimana TPP mau dihapuskan sedangkan ada OPD lain yang sudah menikmati?,” ujar Hi Olan.
Namun saat ditanya apakah sebagai anggota DPRD akan menyetujui soal penghapusan TPP, dengan tegas Ramlan Ifran mengatakan tidak akan menyetujui.
Pasalnya menurut Hi Olan anggaran untuk TPP sudah ditata dalam APBD tahun 2024. Masih ada jalan lain untuk penghematan anggaran dari pada harus mengorbankan kesejahteraan pegawai.
“Hampir semua ASN tidak lagi menerima gaji secara utuh. Dan itu fakta. Merdeka (ASN_red) hanya bergantung dari TPP. Jika dihilangkan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga para ASN itu sendiri,” ungkapnya.
Dirinya pun berharap antara eksekutif dan legislatif untuk duduk bersama mencari solusi sehingga persoalan cepat diselesaikan, dan semua hak ASN segera dan secepatnya dibayar.
“Dengan kondisi yang terjadi saat ini solusinya hanya satu, duduk bersama eksekutif dan legislatif saling terbuka untuk mencari solusi, agar persoalan ini tidak berkepanjangan,”tegasnya.
Pewarta: Syarif
