RADAR24.co.id – Pemerintah resmi menyesuaikan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Anggaran yang semula dipatok sebesar Rp335 triliun kini dipangkas menjadi Rp268 triliun, atau berkurang sekitar Rp67 triliun. Langkah ini diambil demi efisiensi, perbaikan tata kelola, dan memastikan penggunaan dana lebih tepat sasaran, sesuai instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto .
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, keputusan ini bukan pengurangan skala atau penghentian program, melainkan langkah perbaikan manajemen agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi dampak maksimal. Evaluasi dilakukan menyusul catatan realisasi anggaran hingga 30 April 2026 yang baru mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal, meski program sudah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat lewat 27.952 satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
“Presiden sedang memperbaiki manajemen dan cara belanja Badan Gizi Nasional. Penghematan ini dilakukan agar tidak ada pemborosan, dana lebih terarah, tapi kualitas gizi, jumlah penerima, dan jangkauan layanan tetap kami jaga dan pertahankan,” tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).
Pemangkasan ini fokus memangkas biaya operasional, administrasi, dan pembiayaan yang dinilai tidak mendukung langsung pemberian makanan, bukan menyentuh anggaran bahan baku, gizi, maupun kebutuhan dasar penerima manfaat. Pemerintah menegaskan standar nutrisi, higienitas, dan kuantitas porsi makanan tidak akan diturunkan, agar tujuan utama program mengurangi stunting dan gizi buruk tetap tercapai .
Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana telah berkomitmen menyesuaikan pola belanja dan memperketat pengawasan. Beberapa kebijakan teknis telah disiapkan, termasuk pengecekan ketat kinerja dapur pelayanan, efisiensi rantai pasok, serta penghapusan pembayaran untuk layanan yang tidak berjalan optimal.
Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesejahteraan rakyat, mengapresiasi langkah efisiensi ini namun mengingatkan agar penghematan tidak berdampak negatif. “Pemangkasan harus murni dari biaya tambahan, jangan sampai mengurangi mutu bahan makanan. Kualitas gizi anak-anak adalah garis batas yang tidak boleh dikorbankan,” ujar salah satu anggota komisi .
Pemerintah memastikan sisa anggaran yang disesuaikan tetap cukup untuk memenuhi target tahun ini, dan efisiensi ini justru akan membuat program lebih sehat dan berkelanjutan ke depan. Dana yang dihemat akan dialihkan untuk prioritas lain atau memperkuat ketahanan fiskal nasional, tanpa mengurangi komitmen negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
