RADAR24.co.id — Kader SEGEMA (Serikat Gerakan Mahasiswa) Kendari, Supardi bersama seluruh elemen Pasukan SEGEMA, menyampaikan kecaman keras terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecaman ini disampaikan terkait terhentinya progres pembangunan jalan provinsi pada ruas Poros Boepinang–Bambaea, Kabupaten Bombana. Hingga saat ini, pembangunan yang anggarannya tergolong besar itu tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.
Menurut Supardi, kondisi tersebut menjadi cerminan adanya krisis akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Keterlambatan yang berlangsung terus-menerus, kurangnya keterbukaan informasi, serta indikasi lemahnya pengawasan, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik kepada masyarakat.
“Ini bukan lagi soal masalah teknis, tetapi semata-mata soal tanggung jawab. Jika pemerintah tidak mampu menunjukkan akuntabilitasnya, maka konsekuensinya sudah jelas: pemerintahan akan kehilangan kepercayaan dan legitimasi di mata rakyat,” tegas Supardi mewakili Pasukan SEGEMA.
Tuntutan Tegas yang Disampaikan
Terkait permasalahan tersebut, SEGEMA mengajukan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, antara lain:
– Menerapkan keterbukaan informasi secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran proyek jalan, tanpa rekayasa maupun penutupan data apa pun.
– Mempercepat penyelesaian pembangunan dengan langkah-langkah yang nyata dan dapat diukur, bukan hanya sekadar janji-janji.
– Melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas berupa pencopotan jabatan atau pemberhentian kerja bagi pihak yang terbukti lalai, baik itu pihak pelaksana proyek maupun pejabat yang bertanggung jawab.
– Mempublikasikan jadwal resmi penyelesaian proyek sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Ultimatum 7 Hari Kerja
Selain itu, Pasukan SEGEMA juga memberikan batas waktu selama 7 hari kerja kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memenuhi dua hal utama, yaitu:
– Menunjukkan langkah-langkah nyata yang terukur guna mempercepat penyelesaian proyek pembangunan jalan tersebut.
– Menyampaikan laporan secara terbuka kepada publik mengenai perkembangan pelaksanaan dan rincian penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan.
Apabila tenggat waktu tersebut terlewati dan permintaan mereka tidak dipenuhi, Pasukan SEGEMA menegaskan akan mengambil sejumlah langkah tegas, di antaranya:
– Menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakbecusan pengelolaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
– Melaporkan dugaan kelalaian dan kemungkinan adanya penyimpangan yang terjadi kepada lembaga pengawas serta aparat penegak hukum yang berwenang.
– Menggabungkan kekuatan bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan proyek hingga selesai sesuai rencana.
“Kami tegaskan, hal ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan peringatan keras yang disampaikan atas nama rakyat. Kalimat ‘Akuntabilitas atau Lengser’ bukan sekadar slogan, melainkan konsekuensi nyata yang harus dihadapi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kini berada di titik pilihan: bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat, atau bersiap menghadapi gelombang tekanan publik yang tak terhindarkan,” pungkas Supardi.
