RADAR24.co.id — Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun anggaran 2026 kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan publik, menyusul terungkapnya rincian alokasi dana negara yang mencapai Rp30,7 miliar, jauh tidak sebanding dengan nilai hadiah yang diterima peserta, serta muncul dugaan ketidakefisienan hingga penganggaran ganda.
Sorotan ini bermula dari data yang dirilis Pusat Analisis Anggaran (CBA) pada 11 Mei 2026, yang merinci pos-pos belanja besar: Paket Produksi Lomba Rp20,9 miliar, Penyusunan Soal & Metode Rp1,2 miliar, dan Biaya Penyelenggaraan Grand Final Rp3,5 miliar. Angka ini kontras tajam dengan hadiah juara 1 tingkat provinsi hanya Rp10 juta, juara 2 Rp7,5 juta, dan juara 3 Rp5 juta, sehingga memicu pertanyaan: “Ke mana larinya sebagian besar dana tersebut?”
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai alokasi itu berlebihan, tidak rasional, dan berpotensi merugikan keuangan negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat. “Angka Rp30,7 miliar seolah mengubah kegiatan pendidikan menjadi proyek raksasa. Kami menemukan indikasi penganggaran ganda pada pos produksi yang nilainya sangat besar, padahal inti kegiatan hanya kompetisi pengetahuan,” tegasnya dalam keterangan resmi, dikutip dari Vanusnews dan Hallo.id, Sabtu (23 Mei 2026).
Di media sosial, warganet ramai berkomentar kritis. Banyak yang mempertanyakan transparansi, akuntabilitas, dan urgensi anggaran sebesar itu. Komentar populer yang beredar: “Ini lomba siswa atau proyek kantor?” hingga “Apakah biaya produksi sebesar Rp20 miliar benar-benar dibutuhkan untuk acara pendidikan?”
Sorotan makin tajam setelah sebelumnya terjadi polemik kesalahan penilaian di babak final Kalimantan Barat awal Mei lalu, yang memaksa MPR menonaktifkan dewan juri dan memutuskan mengulang lomba. Hal ini membuat publik makin meragukan pengelolaan dan pengawasan dana tersebut .
Menanggapi hal ini, pihak MPR RI melalui keterangan pers 18 Mei 2026 menegaskan LCC tetap berlanjut sebagai sarana sosialisasi nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai rincian lengkap penggunaan Rp30,7 miliar tersebut, serta alasan mengapa pos-pos belanja tertentu bernilai sangat besar .
Publik dan pengamat meminta MPR membuka rincian lengkap anggaran, memverifikasi dugaan penganggaran ganda, dan melakukan evaluasi total agar dana rakyat digunakan tepat sasaran, efisien, dan bermanfaat maksimal bagi generasi muda.
