Radar24.co.id- Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, mempertanyakan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak selaras dengan peta stunting nasional.
Dalam diskusi Program Satu Meja The Forum yang disiarkan pada Kamis (17/6/2026), Media menyoroti perbedaan mencolok antara daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan jumlah SPPG yang tersedia.
Menurutnya, Papua Pegunungan yang memiliki angka stunting sekitar 40 persen hanya memiliki 13 SPPG. Sementara itu, Jawa Barat yang angka stuntingnya sekitar 15 persen justru memiliki lebih dari 6.300 SPPG.
“Kalau kita lihat data, stunting paling besar itu Papua Pegunungan 40 persen. Berapa jumlah SPPG di sana? Tiga belas. Jawa Barat stunting hanya sekitar 15 persen, jumlah SPPG-nya lebih dari 6.300,” kata Media.
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai klaim bahwa MBG dirancang sebagai program untuk mengatasi stunting. Menurutnya, apabila tujuan utama program adalah menekan angka stunting, maka distribusi fasilitas seharusnya lebih banyak diarahkan ke wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi.
Media juga menekankan bahwa persoalan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dapur MBG atau SPPG.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di berbagai daerah berbeda-beda. Di sejumlah wilayah, kebutuhan dasar seperti listrik, infrastruktur jalan, layanan pendidikan, dan akses kesehatan justru menjadi persoalan yang lebih mendesak.
“Stunting itu banyak terjadi di daerah 3T. Jangan-jangan yang dibutuhkan bukan sekadar dapur, tetapi listrik yang memadai, jalan yang baik, pendidikan yang layak, dan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Media juga mengingatkan agar evaluasi program MBG tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada kesesuaian desain kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal terhadap perbaikan gizi masyarakat.
