Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag., M.A. (Dosen UIN Jurai Siwo Lampung)
Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, media sosial kembali menjadi ruang ekspresi kritik masyarakat. Salah satu meme yang ramai diperbincangkan menyindir kontras antara peserta upacara yang berdiri di bawah terik matahari dengan sebagian pejabat yang dipersepsikan duduk nyaman di bawah tenda. Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi sindiran tentang “mental kolonial”, seolah-olah kemerdekaan belum sepenuhnya menghapus pola relasi antara “yang berkuasa” dan “yang diperintah”. Meme tersebut menarik dikaji melalui psikologi sosial karena yang dipersoalkan sebenarnya bukan sekadar siapa yang duduk dan siapa yang berdiri, melainkan makna psikologis yang dilekatkan masyarakat pada perbedaan posisi tersebut. Meme menjadi bahasa populer untuk mengungkapkan persepsi tentang ketimpangan, privilese, jarak kekuasaan, dan perlakuan yang dianggap tidak setara. Dalam budaya digital, humor dan sarkasme memungkinkan kritik sosial dikemas secara sederhana, emosional, dan mudah dibagikan. Leiser (2022) menunjukkan bahwa meme politik dapat menjadi bentuk partisipasi politik karena memungkinkan individu mengekspresikan identitas, emosi, dan pandangan politik melalui komunikasi digital yang ringkas. Halversen dan Weeks (2023) juga menunjukkan bahwa meme telah menjadi bagian penting dari komunikasi politik di media sosial. Karena itu, viralitas meme tidak harus dibaca sebagai bukti bahwa seluruh pejabat memiliki perilaku yang sama. Viralitas lebih tepat dipahami sebagai indikator bahwa narasi tersebut memiliki resonansi psikologis bagi sebagian masyarakat.
Hierarki Kekuasaan dan Perasaan Terjajah
Konsep “Social Dominance Theory” menjelaskan bahwa masyarakat cenderung membentuk hierarki antarkelompok. Hierarki tersebut dapat muncul berdasarkan status, kekuasaan, sumber daya, atau posisi sosial. Dalam meme yang membandingkan pejabat dengan rakyat, posisi pejabat dapat dipersepsikan sebagai kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap kenyamanan dan fasilitas, sementara masyarakat ditempatkan sebagai kelompok yang harus mengikuti aturan. Ketika perbedaan tersebut dianggap berlebihan, masyarakat dapat penginterpretasikannya sebagai simbol dominasi kelompok berstatus tinggi. Perasaan terjajah yang muncul dalam komentar netizen sebaiknya tidak dipahami secara harfiah. Ia merupakan metafora psikologis dan sosial untuk menggambarkan persepsi bahwa pola hubungan antara penguasa dan rakyat masih memperlihatkan jarak hierarkis: penguasa dilayani, sementara rakyat melayani.
Menurut kajian perspektif psikologi sosial, persepsi seperti ini dapat menjadi semakin kuat ketika individu menemukan orang lain yang memiliki penilaian serupa. Media sosial memungkinkan pengalaman individual berubah menjadi pengalaman kolektif. Van Bavel et al. (2024) menjelaskan bahwa media sosial dapat memperkuat dinamika identitas dan moral karena konten yang mengandung unsur emosional dan moral lebih mudah memperoleh perhatian serta keterlibatan pengguna. Dengan demikian, meme berfungsi sebagai simbol bersama. Ia menyediakan bahasa yang sederhana untuk menyampaikan perasaan kompleks tentang ketimpangan kekuasaan.
Social Comparison dan System Justification
Meme tersebut juga dapat dijelaskan melalui “Social Comparison Theory”. Individu memahami posisi sosialnya melalui perbandingan dengan orang lain. Dalam kasus ini, masyarakat membandingkan pengalaman mereka dengan pengalaman kelompok pejabat. Perbandingannya sangat visual yaitu rakyat berdiri di tempat yang panas dan mengikuti aturan upacara, sementara para pejabat duduk di tempat teduh dengan memperoleh fasilitas makanan. Kontras tersebut dapat menghasilkan pertanyaan psikologis mengenai keadilan: mengapa perlakuannya berbeda?. Apabila perbedaan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak proporsional, muncul perceived injustice. Ketidakadilan yang dirasakan kemudian dapat melahirkan frustrasi, sinisme, atau kritik terhadap otoritas.
Persoalan menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan “System Justification Theory”. Jost (2020) menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan tertentu untuk mempertahankan atau membenarkan sistem sosial yang sudah ada, bahkan ketika sistem tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan dirinya. Dalam konteks perayaan kemerdekaan, masyarakat sebenarnya dapat menerima perbedaan protokol sebagai sesuatu yang wajar. Pejabat mungkin memiliki kebutuhan protokoler, keamanan, atau tanggung jawab tertentu. Namun, ketika perbedaan tersebut dipersepsikan terlalu mencolok, mekanisme pembenaran sistem dapat melemah. Masyarakat mulai mempertanyakan, “Apakah kenyamanan pejabat memang diperlukan, atau hanya menjadi simbol status?”. Pertanyaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa kritik sosial tidak selalu muncul karena masyarakat membenci kekuasaan. Kritik dapat muncul justru karena masyarakat memiliki harapan terhadap bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan. Dalam perspektif ini, meme merupakan bentuk psychological feedback dari masyarakat kepada pemegang kekuasaan.
Kemerdekaan dan Kekuasaan
Kritik terhadap hierarki kekuasaan memiliki relevansi kuat dengan nilai Islam. Al-Qur’an menempatkan keadilan sebagai prinsip kehidupan sosial. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl [16]: 90). Keadilan berarti setiap orang memperoleh haknya secara proporsional dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Allah SWT juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan…” (QS. An-Nisa’ [4]: 135). Prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam kehidupan pemerintahan. Jabatan bukan alasan untuk membangun jarak psikologis dengan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut mengubah cara pandang terhadap kekuasaan. Pemimpin bukan pihak yang harus selalu dilayani, tetapi pihak yang memikul tanggung jawab pelayanan. Karena itu, jika meme mengingatkan pejabat agar tidak memperlihatkan jarak yang berlebihan dengan rakyat, pesan tersebut dapat menjadi bahan refleksi etis. Kemerdekaan seharusnya melahirkan hubungan kewargaan yang lebih egaliter. Pejabat memang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda, tetapi perbedaan jabatan tidak berarti perbedaan martabat kemanusiaan.
Akhirnya penting untuk dipahami bahwa fenomena meme “mental kolonial” dapat dipahami sebagai fenomena psikologi sosial tentang persepsi hierarki kekuasaan. Melalui Social Dominance Theory, masyarakat dapat melihat perbedaan perlakuan sebagai simbol hierarki. Melalui Social Comparison, masyarakat membandingkan pengalaman mereka dengan kelompok pejabat. Melalui System Justification Theory, dapat dijelaskan mengapa sebagian masyarakat menerima perbedaan tersebut, sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakannya. Sementara itu, Attribution Theory menjelaskan bagaimana perilaku tertentu dapat ditafsirkan sebagai karakter pribadi atau karakter kelompok. Meme pada akhirnya bukan sekadar gambar lucu. Ia dapat menjadi bahasa psikologis masyarakat untuk menyampaikan keresahan yang sulit disampaikan melalui komunikasi formal. Namun, kritik digital perlu tetap proporsional. Tidak semua perbedaan fasilitas berarti ketidakadilan, dan tidak semua pejabat dapat digeneralisasi sebagai “mental kolonial”. Kritik yang sehat seharusnya diarahkan pada perilaku, kebijakan, simbol, dan sistem yang dapat diperbaiki, bukan pada penghukuman terhadap seluruh kelompok. Momentum kemerdekaan karena itu dapat menjadi kesempatan untuk membangun kembali hubungan psikologis antara rakyat dan pemimpin. Pejabat tidak harus selalu duduk bersama rakyat untuk membuktikan kesetaraan. Namun, pejabat perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan perilakunya membuat rakyat merasa dihargai, bukan direndahkan. Kemerdekaan bukan sekadar pergantian siapa yang berkuasa. Kemerdekaan juga berarti perubahan cara kekuasaan memperlakukan manusia. Jika dahulu kolonialisme membangun jarak antara penguasa dan rakyat, maka Indonesia merdeka seharusnya membangun kedekatan, pelayanan, kesetaraan, dan martabat warga negara.
